Jakarta, petenews.co.id — Aksi sejumlah massa ojek online yang menyasar isu politik di Jakarta menuai kritik keras. R. A. Krishna Wiharnanto menilai aksi tersebut bukan representasi kepentingan riil pengemudi, melainkan manuver pragmatis yang berpotensi mengaburkan agenda utama perjuangan ojol.
Krishna, yang merupakan salah satu perumus Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 serta mantan Sekjen DPP Armada Seluruh Ojek Online Indonesia (ASOOI), menegaskan bahwa arah gerakan ojek online seharusnya fokus pada isu kesejahteraan dan kepastian hukum—bukan terseret dalam pusaran konflik politik.
“Aksi seperti itu tidak mencerminkan kepentingan ojek online secara substansial. Ini lebih terlihat sebagai kepentingan politik pragmatis yang dibungkus dengan identitas ojol,” tegasnya, Selasa (14/4/2026).
Arah Gerakan Ojol Dinilai Mulai Bergeser
Menurut Krishna, realitas di lapangan menunjukkan persoalan utama pengemudi ojek online masih berkutat pada regulasi yang belum tuntas, tarif yang fluktuatif, hingga ketidakjelasan status kemitraan dengan aplikator. Namun, isu-isu tersebut justru tenggelam oleh aksi-aksi yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan driver.
Ia menilai, jika energi massa ojol terus diarahkan ke agenda di luar kepentingan utama, maka momentum perjuangan untuk mendorong regulasi strategis bisa melemah.
Janji Perpres Jadi Titik Kritis
Krishna mengingatkan bahwa hingga kini janji pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait transportasi berbasis aplikasi belum terealisasi. Padahal, regulasi tersebut dinilai krusial sebagai payung hukum yang lebih kuat dibanding aturan kementerian.
Nama Prabowo Subianto turut disinggung dalam konteks janji penerbitan Perpres yang dinantikan para pengemudi.
“Jika sampai bulan depan tidak ada kejelasan, maka bukan tidak mungkin gerakan ojol di seluruh Indonesia akan kembali turun ke jalan,” ujarnya.
Potensi Ledakan Aksi Lebih Besar
Krishna bahkan memprediksi potensi mobilisasi besar-besaran akan terjadi pada pertengahan Mei, apabila pemerintah tidak segera memberikan kepastian. Aksi tersebut disebut akan berfokus pada satu tuntutan utama: memaksa pemerintah menepati janji menerbitkan Perpres sebelum pembahasan regulasi transportasi berbasis aplikasi di DPR rampung.
Analisis ini mengindikasikan adanya dua arus besar dalam gerakan ojol saat ini:
- Arus pragmatis, yang ditarik ke isu politik jangka pendek
- Arus substantif, yang fokus pada regulasi dan kesejahteraan
Jika kedua arus ini tidak segera dipisahkan, gerakan ojol berpotensi kehilangan arah dan daya tekan terhadap kebijakan strategis.
Ujian Konsistensi Gerakan Ojol
Situasi ini menjadi ujian serius bagi konsolidasi gerakan ojek online nasional. Di satu sisi, ada potensi eksploitasi massa untuk kepentingan tertentu. Di sisi lain, ada tuntutan nyata yang belum terselesaikan dan justru membutuhkan tekanan kolektif yang solid.
Krishna menegaskan, masa depan perjuangan ojol akan sangat ditentukan oleh fokus gerakan dalam beberapa minggu ke depan.
“Kalau fokusnya jelas, Perpres bisa didorong. Tapi kalau terpecah, justru kepentingan driver yang dirugikan,” pungkasnya.
