Karanganyar, petenews.co.id
Para pengurus Koperasi Merah Putih dari berbagai wilayah di Indonesia menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait perlunya kepastian kesejahteraan dan kejelasan status kerja bagi pengurus koperasi desa.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui surat terbuka nasional yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian terkait.
Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis koperasi, 30/12/25.
Namun dalam pelaksanaannya, pengurus koperasi sebagai pelaksana utama di lapangan menilai belum adanya skema kesejahteraan yang memadai, meskipun tanggung jawab yang dijalankan bersifat rutin, administratif, dan berkelanjutan.
Dalam surat terbuka tersebut disebutkan bahwa selama berbulan-bulan pengurus koperasi tetap menjalankan tugas, mulai dari pengurusan administrasi, operasional usaha, hingga mengikuti pembinaan dan rapat, tanpa menerima honor bulanan yang pasti. Pengurus hanya diarahkan menunggu Sisa Hasil Usaha (SHU) yang jumlah dan waktunya belum jelas, bahkan berpotensi tidak tersedia pada fase awal pengembangan koperasi.
Pengurus menegaskan bahwa mereka bukan relawan, melainkan warga negara dan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan daya tahan dan profesionalisme pengelolaan koperasi desa/ kelurahan jika tidak segera dicarikan solusi kebijakan.
Usulan Skema PPPK Para pengurus koperasi mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengangkatan pengurus Koperasi Merah Putih sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau skema kepegawaian khusus yang setara.
Dengan skema tersebut, honorarium dan jaminan kesejahteraan pengurus menjadi tanggung jawab negara, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada kinerja usaha koperasi yang masih dalam tahap pertumbuhan.
Menurut pengurus, skema tersebut akan memberikan kepastian kerja, meningkatkan disiplin dan akuntabilitas, serta mempermudah pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang terukur. Selain itu, koperasi desa diyakini dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan karena dikelola secara profesional.
Dukungan Tokoh Pengurus
Salah satu tokoh pengurus Koperasi Desa Merah Putih, Yonatan Liliek P, SE, S.Kom., MM, menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan dari desa.
“Kami mendukung penuh program pemerintah Koperasi Desa Merah Putih karena ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput. Kami optimistis ke depan akan terjadi peningkatan ekonomi kerakyatan yang lebih merata, terbukanya lapangan kerja di desa, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Yonatan.
Namun demikian, Yonatan menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kehadiran negara secara nyata dalam menjamin kesejahteraan para pengurus koperasi sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.
“Pengurus koperasi harus diposisikan sebagai mitra strategis negara, bukan sekadar pelengkap program. Dengan kepastian kesejahteraan dan status kerja yang jelas, pengurus akan bekerja lebih fokus, profesional, dan berorientasi pada hasil, sehingga tujuan besar ekonomi kerakyatan benar-benar dapat terwujud,” tambahnya.
Harapan kepada Pemerintah dan DPR
Para pengurus berharap pemerintah pusat bersama DPR RI dapat menjadikan aspirasi ini sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan koperasi desa. Tanpa kepastian kesejahteraan, Koperasi Merah Putih dikhawatirkan menjadi program yang kuat dalam konsep namun lemah dalam pelaksanaan.
Sebaliknya, dengan kebijakan kepegawaian dan penganggaran yang jelas, koperasi desa/ kelurahan diyakini dapat menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
YN.
