EDITORIAL
Oleh: Muhammad Khamdi
Awal Februari 2026 menjadi momentum krusial bagi kepemimpinan di Jawa Tengah. Di tengah guyuran hujan yang memicu bencana alam, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah komando Gubernur Ahmad Luthfi dihadapkan pada ujian nyata: bagaimana menyeimbangkan respons cepat terhadap krisis kemanusiaan dengan visi besar pembangunan ekonomi jangka panjang.
Respons Cepat di Padasari: Lebih dari Sekadar Bantuan
Tragedi tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, yang merusak ratusan rumah warga, menjadi pengingat keras akan kerentanan geografis wilayah kita. Langkah Gubernur yang langsung meluncur ke lokasi dengan mengucurkan bantuan Rp210 juta patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara. Namun, poin krusialnya bukan sekadar pada angka rupiah, melainkan pada keberanian untuk mengambil keputusan lanjut: relokasi atau perbaikan. Bencana ini harus menjadi titik balik bagi Pemprov Jateng untuk memperketat tata ruang berbasis risiko bencana. Kita tidak ingin bantuan hari ini menjadi sia-sia jika warga kembali membangun di atas “tanah yang berjalan.”
“Garis Merah” Ketahanan Pangan
Di sisi lain, ketegasan Gubernur dalam melarang alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) adalah sebuah sikap politik yang berani. Dengan komitmen mempertahankan 1,5 juta hektare lahan pertanian, Jawa Tengah sedang memposisikan diri sebagai benteng terakhir swasembada pangan nasional.
Pernyataan bahwa “pembangunan apa pun yang melanggar aturan akan digagalkan” adalah janji yang ditunggu publik. Namun, tantangan terbesarnya ada pada pengawasan di lapangan, terutama pada proyek-proyek besar seperti Kawasan Daya Karya Mandiri Pangan di Sragen. Jangan sampai jargon pembangunan ekonomi justru menggerus lahan yang memberi kita makan.
Infrastruktur: Karpet Merah Ekonomi dan Mudik
Menjelang Idulfitri 2026, fokus pada pemantapan jalan bukan lagi sekadar rutinitas tahunan, melainkan syarat mutlak iklim investasi. Dengan capaian jalan provinsi yang hampir menyentuh 97% kondisi mantap, tantangan sesungguhnya adalah sinkronisasi dengan jalan kabupaten/kota yang masih di angka 87%.
Aksi “mandi lumpur” seorang kepala desa di Sragen beberapa waktu lalu adalah alarm nyaring. Infrastruktur yang andal adalah wajah pelayanan publik. Kita tidak ingin melihat ketimpangan kualitas jalan antara jalan provinsi yang mulus dengan jalan kabupaten yang berlubang, karena bagi rakyat, semua itu adalah “jalan pemerintah.”
Aglomerasi Solo Raya: Menghapus Sekat Ego Sektoral
Visi paling progresif yang muncul minggu ini adalah menjadikan Solo Raya sebagai proyek percontohan aglomerasi ekonomi. Menjadikan Bakorwil sebagai “pusat kendali” adalah langkah cerdas untuk menghapus fragmentasi pembangunan. Selama ini, kabupaten/kota cenderung berjalan sendiri-sendiri, berebut investor, dan mengabaikan potensi kolaborasi lintas batas.
Aglomerasi bukan berarti menghilangkan otonomi daerah, melainkan menyatukan ritme. Solo dengan pariwisatanya, serta Boyolali dan Sragen dengan industrinya, harus menjadi satu ekosistem yang saling menguatkan. Jika Solo Raya berhasil, model ini akan menjadi cetak biru (blueprint) bagi kawasan lain seperti Pekalongan Raya atau Banyumas Raya.
Kesimpulan Jawa Tengah saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang optimistis. Antara penanganan bencana di Tegal, perlindungan sawah, hingga pembangunan ekonomi berbasis aglomerasi, semuanya bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Kini, publik menanti konsistensi. Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa cepat ia sampai di lokasi bencana, melainkan seberapa kuat sistem yang ia bangun agar rakyatnya merasa aman dan berdaya di masa depan.
