BATANG, petenews.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah di wilayah Kecamatan Batang mulai menuai sorotan tajam dari masyarakat. Paket makanan yang diterima siswa pada Selasa (10/3/2026) dinilai jauh dari standar “bergizi” seperti yang digaungkan pemerintah.
Pantauan di lapangan, paket makanan yang dibagikan kepada siswa hanya berisi beberapa butir telur puyuh, segenggam kacang, dua buah kecil, serta sepotong kue yang dikemas dalam plastik sederhana. Menu tersebut memicu keluhan dari para wali murid karena dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang disebut mencapai Rp10.000 per porsi.
Keluhan datang dari wali murid siswa di MI Al Islam Watesalit. Salah satu wali murid berinisial NW mengaku kecewa dengan menu yang diterima anaknya.
“Anak saya bawa pulang makanannya. Isinya cuma seperti ini. Kalau benar anggarannya Rp10.000 per anak, menurut saya ini sangat tidak layak,” ujar NW dengan nada kecewa.
Menurutnya, program yang seharusnya meningkatkan asupan gizi siswa justru terkesan seperti sekadar formalitas. Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap penyedia makanan dalam program tersebut.
Kondisi serupa juga dikeluhkan sejumlah wali murid dari beberapa sekolah lain di wilayah Kabupaten Batang. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran program MBG serta kualitas makanan yang diterima anak-anak.
“Kalau programnya untuk gizi anak, seharusnya ada nasi, lauk, sayur, atau minimal makanan yang benar-benar mengenyangkan dan sehat,” keluh salah satu wali murid lainnya.
Sorotan terhadap menu MBG ini menjadi semakin tajam karena sebelumnya Wakil Bupati Batang, Suyono, sempat menegaskan akan menindak tegas pihak penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan program sesuai standar.
Dalam pernyataannya, Suyono bahkan menegaskan tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan gizi siswa.
“Jika ada SPPG yang bermain-main dengan kualitas makanan atau anggaran, tentu akan kami tindak,” tegasnya kala itu.
Munculnya keluhan dari para wali murid kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan. Masyarakat berharap adanya inspeksi langsung terhadap penyedia makanan agar kualitas menu benar-benar sesuai dengan tujuan program.
Sejumlah wali murid juga meminta pemerintah daerah membuka secara transparan mekanisme pengadaan makanan, besaran anggaran riil per porsi, hingga pihak penyedia yang ditunjuk.
Jika tidak ada evaluasi menyeluruh, mereka khawatir program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi anak sekolah justru berubah menjadi polemik baru di masyarakat.
“Programnya bagus, tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, yang kecewa tentu orang tua dan anak-anak,” pungkas seorang wali murid. (ham/red)
