Pati, petenews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini belum menetapkan status darurat bencana meskipun hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan di lapangan masih berlangsung cepat, terkoordinasi, dan terkendali.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa (13/1/2026). Menurutnya, penetapan status darurat bencana baru dilakukan apabila kondisi telah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan bersifat fluktuatif.
“Belum ada penetapan darurat bencana. Status itu diberlakukan jika dampaknya sudah sangat luas dan mengganggu aktivitas masyarakat. Namun kami tetap siaga apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ujar Ahmad Luthfi.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.
Berdasarkan data penanganan bencana di Kabupaten Pati, banjir tercatat melanda 59 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Dampak banjir meliputi 55 rumah terdampak, satu rumah rusak berat, dan lima rumah rusak sedang. Selain itu, terdapat 15 titik kerusakan talud dan akses jalan, serta satu fasilitas umum berupa musala yang turut terdampak. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.
Sementara itu, bencana tanah longsor terjadi di 10 desa pada tiga kecamatan dengan jumlah sekitar 121 titik longsor. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, serta satu orang dilaporkan meninggal dunia.
Dalam kunjungan lapangan, Ahmad Luthfi memastikan seluruh proses penanganan korban dan penyaluran bantuan di Kabupaten Pati berjalan tanpa hambatan. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung, termasuk kegiatan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok.
“Kami pastikan masyarakat tertangani dengan baik. Kebutuhan pokok sudah disalurkan. Jangan sampai aktivitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah, terhambat, termasuk dalam pemenuhan bahan pokok,” tegasnya.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi logistik kebutuhan dasar, layanan kesehatan, bahan baku, serta persiapan obat-obatan. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan pemerintah kabupaten agar bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan merata.
Menurut Ahmad Luthfi, kondisi penanganan bencana di Kabupaten Pati menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Ia menilai koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OPD, TNI, dan Polri masih berjalan efektif.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Jepara, bencana longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Selain itu, banjir juga melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.
“Seluruh kabupaten dan kota sebenarnya telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana, baik oleh bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” ujar Luthfi.
Terkait opsi rekayasa cuaca, Gubernur menyebut langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Rekayasa cuaca harus dikoordinasikan dan dilaporkan ke pemerintah pusat. Apalagi kondisi cuaca ekstrem saat ini juga terjadi di wilayah lain,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar dampak banjir dan longsor dapat ditekan semaksimal mungkin, serta memastikan kehadiran negara tetap dirasakan oleh masyarakat terdampak. (*)
