Jakarta, petenews.co.id
Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diyakini belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
Pasalnya, struktur Pemerintahan daerah masih bekerja efektif menanggulangi dampak bencana sejak hari pertama.
“Penetapan bencana nasional itu bukan tombol darurat yang ditekan karena linimasa ramai. Ada parameter hukum yang mengatur kapan negara harus mengambil alih,” ujar Ketua Umum Jaringan Akar Rumput (Jarum) Arvindo Noviar, dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
Arvindo menceritakan bagaimana Pemerintahan daerah bergerak cepat. Termasuk, aksi Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy yang langsung ke lokasi banjir, meninjau posko, memberi instruksi distribusi bantuan, hingga memantau wilayah terisolasi menggunakan helikopter.
Sontak, aksi ini menular hingga ke pejabat daerah lainnya. Di Padang Pariaman, misalnya, pemda langsung menetapkan status tanggap darurat 14 hari.
Akses logistik dibuka, camat memperbarui data pengungsi dua kali sehari, Puskesmas mengatur layanan kesehatan bagi lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Di Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis, warga dievakuasi ke Surau Kalampayan yang berada di dataran lebih tinggi.
“Pendataan berjalan, bantuan tersalurkan, dan posko berfungsi. Ini menunjukkan struktur daerah masih hidup,” kata Arvindo.
Hal serupa terjadi di Aceh dan Sumut. Aparat desa, camat, BPBD, TNI/Polri, serta tenaga kesehatan bergerak membuka akses, memindahkan warga, dan menjaga suplai logistik tetap lancar.
“Kalau evakuasi masih berjalan, posko beroperasi, layanan kesehatan bertahan, dan logistik terdistribusi, berarti daerah masih mengendalikan situasi. Ini poin paling penting,” tegasnya.
Sontak, Arvindo menjelaskan, UU Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bencana nasional hanya ketika kapasitas daerah runtuh: evakuasi tidak berjalan, fasilitas kesehatan tidak mampu menampung pasien, sekolah tidak bisa berfungsi sebagai tempat perlindungan, dan distribusi logistik macet total.
“Belum ada indikator itu di Sumatera. Pusat hadir sebagai penguat, bukan pengganti,” ucapnya.
Dia menekankan bahwa Pemerintah pusat sudah bekerja: pengiriman logistik lewat darat dan udara, operasi pencarian dan pertolongan, koordinasi lintas provinsi, peringatan cuaca dari BMKG, hingga pemulihan akses dasar.
Selanjutnya, Arvindo menyoroti peran krusial dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap beroperasi di tengah bencana. Produksi makanan dialihkan mengikuti daftar keluarga terdampak, memastikan pengungsi tidak kekurangan pangan.
“Mereka yang dulu mengejek MBG sebagai proyek politik, hari ini melihat sendiri bagaimana program itu menopang ribuan keluarga,” katanya.
Catatannya, banjir di Sumatera tidak semata akibat hujan ekstrem. Kerusakan lingkungan di hulu, hutan yang berubah menjadi konsesi, permukiman baru, dan kebun sawit di lereng curam, membuat daya resap tanah hilang. Dia menilai pengetahuan adat tentang batas sempadan sungai dan rimbo larangan yang dulu menjaga keseimbangan alam kini tersingkir oleh perizinan yang longgar.
“Pemerintah harus tegas dalam perizinan, menjaga hulu, dan memastikan sempadan sungai tidak dijadikan dagangan. Bantuan lewat helikopter hanya menyelamatkan hari ini. Masa depan ditentukan dari keputusan yang diambil saat hulu hendak dibuka,” tegasnya.
Red.
