petenews.co.id, Pemalang – Putusan Pengadilan Negeri Pemalang terhadap terdakwa Sujarwo Budi Utomo alias Jarwo dalam perkara penipuan bukan sekadar mengakhiri satu proses pidana. Vonis 3 tahun 6 bulan penjara justru berubah menjadi tamparan keras bagi aparat penyidik, khususnya Polres Pemalang, yang kini tak lagi memiliki ruang untuk menghindar dari fakta hukum.
Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Pml, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang diketuai Bili Abi Putra, S.H., M.H., dengan hakim anggota Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. dan Andy Effendi Rusdi, S.H., secara tegas menjatuhkan putusan conform—sepenuhnya sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Vonis tersebut menegaskan bahwa unsur Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, serta telah melampaui ambang pembuktian beyond reasonable doubt. Bahkan, Majelis Hakim menyatakan tidak terdapat satu pun hal yang meringankan bagi terdakwa.
Namun, yang paling menyentak bukanlah beratnya hukuman.
Amar Putusan Hakim “Membuka Tabir” Fakta yang Tak Terbantahkan
Dalam amar putusan, Majelis Hakim secara eksplisit (expressive verbis) menyebut barang bukti utama berupa:
Satu lembar cek Bank BCA senilai Rp350.000.000 tertanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Dewa Yoga Raharjo dengan cap PT Gemilang Sapta Perdana.
Penyebutan ini memiliki konsekuensi hukum yang serius. Nama Dewa Yoga Raharjo tidak lagi sekadar muncul dalam keterangan saksi atau narasi korban, melainkan telah resmi menjadi bagian dari konstruksi pembuktian pidana yang disahkan pengadilan.
Artinya, fakta ini telah diuji, dipertimbangkan, dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim.
Dalih Klasik Penyidik Gugur Seketika
Ketua Tim Kuasa Hukum korban, Huseinda Kusuma, S.H., M.H., CPCLE., menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan novum yuridis yang sah dan kuat untuk membuka atau melanjutkan penyidikan.
“Dengan masuknya nama dan peran tersebut ke dalam amar putusan, alasan-alasan seperti bukan tersangka, tidak cukup bukti, atau ini perkara perdata menjadi tidak relevan secara hukum,” tegas Huseinda.
Ia menambahkan, dalam perspektif hukum pidana materiil, setidaknya telah terpenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, atau Pasal 56 KUHP tentang pemberian sarana dan kesempatan, bahkan mengarah pada dugaan pelaku intelektual (intellectual dader).
Jaksa dan Hakim Sudah Tuntas, Kini Penyidik Dipertanyakan
Kejaksaan Negeri Pemalang telah menjalankan perannya secara maksimal dengan menyusun tuntutan tinggi mendekati ancaman maksimal pidana. Majelis Hakim pun mengamini tuntutan tersebut secara utuh tanpa pengurangan.
Dengan demikian, seluruh mata kini tertuju pada Polres Pemalang.
Tidak ada lagi alasan bahwa “menunggu petunjuk Jaksa”, sebab secara hukum Jaksa tidak memiliki kewenangan menetapkan tersangka. Tanpa inisiatif dan keberanian penyidik, hukum justru berisiko mandek di tengah jalan, meski fakta telah terang-benderang.
Putusan ini seolah menjadi pesan terbuka dari pengadilan:
perkara Sujarwo telah diputus, tetapi penegakan hukum belum tentu selesai.
Publik Menanti Keberanian Aparat
Vonis 3,5 tahun terhadap Sujarwo bukanlah penutup, melainkan awal ujian integritas penegakan hukum. Putusan telah berbicara lantang. Fakta telah dipahat dalam amar hakim.
Kini, publik menunggu satu hal:
apakah Polres Pemalang akan menindaklanjuti fakta hukum tersebut, atau memilih diam di hadapan putusan pengadilan yang tak terbantahkan. (Hamdi/red)
