Blora, petenews.co.id
Upaya percepatan swasembada tebu nasional terus menunjukkan progres signifikan. Dalam rangkaian kegiatan Komitmen Bersama Swasembada Tebu Nasional di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbagai pihak menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi mendukung target nasional yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil komitmen bersama, total target pengembangan lahan tebu di Jawa Tengah mencapai sekitar 10.657 hektar, sementara DIY menargetkan 300 hektar, sehingga total keseluruhan mencapai lebih dari 10.900 hektar. Sejumlah kabupaten di Jawa Tengah seperti Pati, Rembang, Blora, Grobogan, dan Sragen menjadi wilayah prioritas dalam pengembangan komoditas strategis ini.
Dalam momentum tersebut, Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah menunjukkan langkah konkret dengan menginisiasi penyediaan lahan seluas kurang lebih 10.000 hektar di Kabupaten Blora. Lahan tersebut merupakan kawasan milik KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang secara potensi dinilai sangat mendukung untuk pengembangan tebu dalam skala besar.
Ketua Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah, Wawan Pramono, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung program strategis nasional.
“Kami tidak hanya mendukung secara konsep, tetapi juga menghadirkan solusi nyata di lapangan. Penyediaan lahan kurang lebih 10.000 hektar di Blora ini adalah bentuk keseriusan kami untuk mendorong percepatan swasembada tebu nasional,” ujarnya.
Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian bersama. Lahan KHDTK UGM yang direncanakan tersebut memiliki status sebagai kawasan riset dan pendidikan, sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya tebu secara komersial masih memerlukan izin dari pihak terkait.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan penanggung jawab lapangan KHDTK UGM di Blora, disampaikan bahwa penggunaan lahan tersebut tetap dimungkinkan, dengan syarat adanya persetujuan dan rekomendasi resmi dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan.
Menanggapi hal tersebut, Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah berharap adanya fasilitasi dari pemerintah pusat agar proses perizinan dapat segera dilakukan, sehingga potensi lahan yang sudah tersedia dapat segera dimanfaatkan.
“Kami melihat ini bukan sekadar program daerah, tetapi bagian dari agenda besar nasional. Oleh karena itu, kami berharap ada dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal rekomendasi kebijakan, agar lahan ini bisa segera dimanfaatkan untuk penanaman tebu,” tambah Wawan.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah, Dr. Moh. Sigit, menegaskan bahwa kesiapan lahan yang telah diinisiasi merupakan peluang besar yang harus segera ditindaklanjuti melalui dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Secara teknis, lahan sudah sangat siap dan potensial. Yang saat ini dibutuhkan adalah dukungan kebijakan dan fasilitasi dari kementerian terkait agar pemanfaatan lahan KHDTK ini dapat segera direalisasikan. Jika ini bisa berjalan, dampaknya akan sangat besar terhadap pencapaian target swasembada tebu nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemanfaatan lahan KHDTK UGM ini dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga sebagai model integrasi antara fungsi pendidikan, riset, dan produksi pertanian. Jika terealisasi, kawasan ini berpotensi menjadi percontohan nasional dalam pengembangan tebu berbasis kolaborasi multi-pihak.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi petani, diharapkan program swasembada tebu nasional dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.
MK.
