Jakarta, petenews.co.id
Di tanah yang setiap jengkalnya penuh janji kemerdekaan, seorang penguasa daerah tiba-tiba tampil sebagai juru bicara kebijakan tubuh. Bukan untuk melindungi, bukan pula untuk membebaskan—melainkan untuk menyaratkan. Ia menyebutnya solusi, tapi kalimatnya menyengat seperti cambuk halus yang diarahkan ke selangkangan rakyat kecil: vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial. Di hadapan mikrofon dan kamera, ia bicara tentang pengendalian, tapi yang terasa justru pemaksaan. Bukan pada pikiran, melainkan pada keturunan.
Ada masa ketika penguasa tampil sebagai pengayom, lalu beralih menjadi pengatur, dan kini mulai menjelma sebagai penjajah yang menyamar. Dedi Mulyadi bukan sekadar mengusulkan kebijakan, ia sedang membuka pintu bagi sebuah cara pandang yang melihat kemiskinan bukan sebagai masalah sistemik, melainkan sebagai kegagalan reproduksi yang harus dihentikan. Dan dalam pandangan itu, tubuh rakyat miskin bukan lagi milik mereka sendiri. Ia menjadi milik negara, milik statistik, milik para pemimpin yang gemar berspekulasi soal masa depan yang rapi—asal generasinya bisa dikendalikan dari rahim dan testis.
Bantuan sosial bukan sedekah dari penguasa, melainkan hak warga negara. Dan hak tidak bisa disyaratkan oleh pengebirian, sebagaimana cinta tak bisa dipaksakan oleh ancaman. Ketika tubuh menjadi syarat untuk makan, maka itu bukan lagi bantuan—itu barter murahan yang menghina martabat. Dedi dengan enteng mengusulkan sterilitas, seolah rakyat miskin sedang mengantri di panti asuhan yang kelebihan bayi, bukan sedang bergulat dengan hidup yang dilupakan oleh kebijakan. Ia bicara soal solusi, tapi yang ia sodorkan adalah amputasi masa depan.
Kekuasaan yang gagal mengentaskan kemiskinan, tapi ingin mengatur rahim dan testis rakyatnya, bukanlah kekuasaan yang berpihak—melainkan kekuasaan yang menyerah. Seperti dokter malas yang tak mau mengobati penyakit, lalu menyarankan amputasi sebagai cara tercepat agar pasien berhenti mengeluh. Tubuh rakyat bukan kalkulator anggaran. Rakyat bukan angka statistik yang bisa dibikin cantik dengan mengurangi kelahiran. Jika terlalu sulit menumbuhkan keadilan, bukan berarti kita boleh mencabut hak hidup generasi berikutnya. Tapi itulah logika Dedi: jika tak bisa menyelesaikan masalah, sembunyikan saja sumbernya.
Vasektomi dalam dirinya sendiri adalah keputusan sah—jika dipilih secara sukarela, dengan kesadaran penuh. Tapi ketika dijadikan syarat bansos, ia menjelma menjadi cambuk tak terlihat yang lebih kejam dari makian. Karena kini, lapar bukan hanya soal perut, tapi juga soal selangkangan. Kini, hak untuk punya anak bukan lagi hak, tapi hadiah bagi yang dianggap pantas oleh penguasa. Dan kita bertanya: siapa yang memberi kuasa pada seorang gubernur untuk menentukan siapa yang layak melanjutkan garis hidup?
Relasi kuasa seperti ini tak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh di tanah kebijakan yang gemar menyalahkan korban, dan malas menggali akar persoalan. Pemiskinan dianggap bawaan lahir, bukan akibat kebijakan yang timpang. Maka alih-alih memberdayakan, penguasa malah memberangus. Tubuh rakyat miskin dijadikan sasaran, bukan diberi jalan. Di balik kata-kata steril, tersembunyi niat penertiban massal—bukan lewat senjata, tapi lewat keturunan yang dicegah.
Inilah wajah baru penjajahan: bukan kolonial asing, bukan tirani bersenjata, tapi seorang pejabat yang tak paham bahwa tubuh bukan milik negara. Di tengah kompleksitas akut bangsa ini, ia datang membawa ide sterilitas sebagai solusi kemiskinan. Seolah kemiskinan bukan soal sistem, tapi soal jumlah anak. Dan kita menyaksikan, dengan getir yang tak bisa kita telan utuh, bagaimana hak yang paling dasar—hak atas tubuh sendiri—dicoba dicabut dengan senyum dingin dan mikrofon yang menyala.
Jika dibiarkan maka di negeri ini, jika kita miskin, kita tidak boleh beranak. Tidak boleh berharap. Tidak boleh hidup penuh. Kita hanya boleh menerima—dengan syarat: tubuhmu bukan lagi milikmu.
MK.
