Jakarta, petenews.co.id
Di halaman sebuah sekolah menengah di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, percakapan antar siswa yang semula remeh berubah menjadi percikan yang tak terbendung. Sebuah kalimat yang terdengar merendahkan segera merambat keluar kelas, menyulut perasaan kolektif, lalu meledak menjadi bentrokan di jalan dan kobaran api yang melumat rumah serta kios. Dari sana tampak betapa rapuhnya keseimbangan sosial di sebuah kota kecil, ketika kata-kata sanggup mengguncang karena ia menyentuh lapisan ketidakadilan yang telah lama menumpuk.
Yang pecah di jalan bukan sekadar amarah spontan, melainkan akumulasi dari pengalaman sehari-hari yang dianggap tidak adil. Dalam kehidupan masyarakat Papua, pengalaman diskriminasi dan pengucilan begitu mudah dikenali, bahkan dalam percakapan yang tampak remeh. Maka, ketika satu kata dianggap merendahkan, ia segera terbaca sebagai pengulangan dari sejarah panjang perlakuan yang tidak setara. Inilah mengapa percikan kecil mampu menjelma kobaran besar.
Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang pembebasan, justru sering menjadi cermin ketimpangan. Kurikulum datang dari luar tanpa penghargaan pada akar lokal, guru tidak diperlengkapi pemahaman kultural, dan materi pelajaran jauh dari pengalaman murid. Pendidikan yang seharusnya melindungi justru membuat murid merasa asing, bahkan terlukai. Dalam kondisi itu, kata yang tampak sederhana berubah menjadi pengingat stigma yang terus direproduksi, menjadikan ruang belajar rentan beralih menjadi pemantik keretakan.
Pendidikan dengan demikian rawan menjadi sarana reproduksi ketimpangan. Guru yang datang dengan niat mendidik bisa saja menyinggung martabat, bukan karena ia berniat merendahkan, tetapi karena sistem yang membentuknya gagal mengajarkan penghormatan. Maka sekolah berhenti berfungsi sebagai benteng sosial, dan malah berisiko menambah jurang.
Kerusuhan di Elelim juga menunjukkan bahwa keadilan bukan prinsip abstrak yang cukup ditulis dalam dokumen negara. Keadilan hadir atau tidak hadir dalam detail kecil: dalam cara murid disapa, dalam kesediaan mengakui bahasa lokal, dalam pengakuan terhadap sejarah komunitas. Bila detail itu diabaikan, keadilan tidak pernah sampai ke keseharian. Jurang pun terbuka antara mereka yang diatur dan mereka yang mengatur, jurang yang setiap saat bisa runtuh menjadi konflik.
Namun tragedi semacam Elelim tidak pernah berdiri sendiri. Di dalamnya kerap hadir tangan-tangan oknum politik lokal yang mengendus kesempatan. Bagi sebagian elit daerah, kerusuhan bisa menjadi modal tawar-menawar kepada pusat, entah untuk menuntut tambahan dana otonomi, entah untuk meneguhkan legitimasi di mata konstituen. Dalam suasana luka, ada politisi yang tampil bak juru bicara rakyat, padahal sekadar merawat basis kuasanya sendiri. Kebencian tidak surut, justru dipelihara sebagai aset politik.
Pola ini berulang di tingkat nasional. Papua selalu kembali ke panggung menjelang pemilu, lalu segera ditinggalkan begitu pesta usai. Partai-partai di Jakarta menjadikan Papua sebatas retorika, tanpa keberanian menyentuh akar timpang relasi kuasa dan ekonomi. Mereka berbicara pembangunan, tetapi pembangunan yang ditawarkan sering hanya wajah lain dari eksploitasi, mengalirkan hasil bumi ke pusat sambil meninggalkan luka sosial di tanah itu sendiri. Maka keterasingan terus terpelihara, karena janji-janji tidak pernah berakar di Papua, melainkan berputar di ruang propaganda.
Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tragedi semacam Elelim berlangsung di ruang geopolitik yang sensitif. Papua bukan sekadar soal domestik. Ia wilayah dengan cadangan emas, tembaga, dan energi melimpah, sekaligus berhadapan dengan Pasifik yang strategis. Dunia internasional memperhatikannya, dari forum Melanesian Spearhead Group hingga PBB. Dalam konteks ini, setiap percikan lokal selalu berpotensi diperbesar menjadi isu global, karena Papua adalah titik temu antara kepentingan rakyat, negara, dan kekuatan asing.
Di sisi rakyat, kisah pahit itu nyata. Tragedi seorang ayah dan anak yang dibakar hidup-hidup di Elelim menjadi potret betapa kekerasan dapat mengikis kemanusiaan dalam sekejap. Nama-nama mereka beredar di media lokal, menjadi percakapan warga, menegaskan bahwa tragedi ini bukan sekadar statistik, melainkan luka yang menempel pada kehidupan sehari-hari. Menyampaikan kisah semacam ini penting bukan untuk mengumbar sensasi, melainkan agar bangsa tidak menutup mata terhadap realitas yang menggerogoti sendinya sendiri.
Maka Elelim bukan sekadar tragedi spontan, melainkan cermin rapuhnya fondasi keadilan di Papua. Ada pendidikan yang gagal menghormati identitas, ada politik lokal yang memperalat amarah, ada elit nasional yang bersembunyi di balik retorika, ada kepentingan global yang terus membayang. Di antara semua itu, masyarakat Papua menanggung akibat yang paling nyata.
Refleksi dari Elelim menuntut kita menata ulang paradigma pembangunan dan kebijakan di Papua. Tidak cukup membangun gedung sekolah, menambah guru, atau mengirim pasukan keamanan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah negara berani menempatkan pengakuan dan penghormatan sebagai inti kebijakan. Apakah politik di Jakarta berani melepaskan pendekatan transaksional yang melihat Papua hanya sebagai sumber daya dan suara pemilu. Tanpa itu, setiap percikan kecil akan terus menjelma api besar.
Karena itu, membaca Elelim berarti membaca diri kita sendiri sebagai bangsa. Pertanyaannya sederhana namun menentukan: apakah kita rela membiarkan keadilan terus terperangkap sebagai jargon, sementara martabat manusia diabaikan dalam detail kehidupan sehari-hari, atau kita berani menempuh jalan yang lebih sulit, yakni membangun kebijakan yang sungguh berpihak pada pengakuan, penghormatan, dan persaudaraan sejati. Papua adalah cermin dari keadilan bangsa ini; bila ia gagal di sana, maka sesungguhnya ia gagal di seluruh Indonesia.
Red.
