Jakarta, petenews.co.id
Reformasi bertengger di ranting rapuh, alih-alih menjadi jalan keluar dari krisis, justru memperosokan pondasi negara ke bibir jurang kehancuran. Konstitusi yang kita sebut UUD 1945 sejatinya telah dipalsukan menjadi UUD 2002, hasil amandemen pasca 1998 yang menyisipkan pasal-pasal yang melemahkan kedaulatan negara dan menurunkan peran republik dalam menguasai sumber daya strategis. Kendati namanya tetap sama, tetapi arah dan ruh konstitusi telah jauh berbeda dari cita-cita Proklamasi, 15/9/25.
Beberapa pasal tertentu membuka ruang liberalisasi ekonomi yang memberi peluang penguasaan sumber daya strategis oleh kepentingan asing dan membatasi kemampuan negara dalam mengatur cabang produksi vital. Rakyat ditempatkan pada posisi yang kurang berdaya, sementara keputusan strategis semakin terdesentralisasi pada kepentingan modal. Inilah ketidakseimbangan yang harus diperbaiki melalui rekonstruksi total agar penguasaan sumber daya strategis kembali berada di tangan negara dan berpihak pada rakyat.
Rekonstruksi total berarti mengembalikan arah dasar negara ke UUD 1945 asli: kedaulatan rakyat, demokrasi permusyawaratan, dan penguasaan negara atas sumber daya strategis. Penyusupan liberal dan kelembagaan yang menurunkan peran negara harus ditata ulang. Rekonstruksi bukan nostalgia, tetapi tindakan sadar agar republik berdiri di atas fondasi yang kokoh, konsekuen, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi digital, dominasi modal global, dan ketimpangan sosial yang meningkat.
Kita harus jujur menilai capaian pasca 1998 yang bernilai. Mekanisme pengawasan hukum diperkuat, checks and balances antar lembaga lebih jelas, supremasi sipil ditegaskan, serta ruang kebebasan berserikat dan berorganisasi berkembang. Keterbukaan informasi publik memberi peluang bagi rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut menentukan arah pembangunan. Semua ini menjadi fondasi demokrasi modern yang relevan dan perlu dipertahankan dalam rekonstruksi, karena memberikan ruang bagi rakyat untuk menjadi subjek, bukan sekadar objek politik.
Dalam peta strategis rekonstruksi, Presiden memegang peran sentral sebagai pemegang mandat rakyat. Instrumen yang tersedia, termasuk dekrit yang tegas dan mekanisme politik konstitusional, menjadi sarana untuk menegaskan arah rekonstruksi, namun setiap langkah Presiden senantiasa diperkuat melalui konsultasi dan mandat DPR sebagai wakil rakyat, sehingga keputusan memperoleh legitimasi politik dan hukum yang menyeluruh. Keputusan ini juga diperkuat melalui pengesahan MPR sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat diterima seluruh lembaga serta masyarakat. Dengan begitu, jalannya rekonstruksi tetap konstitusional, terukur, dan relevan dengan situasi hari ini.
DPR memiliki peran strategis dalam proses ini, bukan sekadar teknis. Setelah arahan Presiden dan pengesahan MPR, DPR menjadi ruang musyawarah politik nasional yang menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus menjamin legitimasi rekonstruksi. Setiap undang-undang yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara atau membuka ruang liberalisasi harus ditata kembali, dan regulasi baru harus menegaskan prinsip demokrasi permusyawaratan serta kesejahteraan rakyat. DPR memastikan bahwa setiap keputusan besar, termasuk dekrit Presiden, memperoleh dukungan parlemen agar keseimbangan kekuasaan dan legitimasi politik tetap terjaga.
Lembaga negara lain tetap berfungsi sesuai porsinya, namun diarahkan kembali ke prinsip konstitusi asli. Seluruh lembaga diarahkan untuk bekerja dalam segitiga legitimasi politik: Presiden, DPR, dan MPR, sehingga rekonstruksi menjadi kolaboratif, bukan monopoli kekuasaan. Sistem pengawasan hukum menjaga integritas setiap langkah dan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan ditegakkan secara berkelanjutan. Semua lembaga diarahkan untuk mendukung fondasi negara yang kokoh, bukan untuk mempertahankan kekuasaan semata.
Rakyat menjadi pengawas utama dalam proses ini. Organisasi masyarakat, serikat pekerja, pesantren, kampus, komunitas desa, dan media memiliki ruang untuk memastikan rekonstruksi berpihak pada kepentingan rakyat. Forum konsultasi publik, sistem pengaduan, serta pendidikan politik aktif menjadi sarana agar konstitusi bukan teks mati, tetapi alat bagi rakyat untuk membaca nasib mereka sendiri dan mengambil keputusan kolektif. Kesadaran kolektif rakyat menjadi fondasi legitimasi sejati.
Langkah operasional disusun secara bertahap dan berkelanjutan. Keputusan politik Presiden menandai dimulainya rekonstruksi, diikuti pengesahan MPR untuk kepastian hukum, DPR menyusun ulang undang-undang agar selaras dengan UUD 1945 asli, pengawasan hukum dan integritas selama masa transisi oleh lembaga peradilan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal implementasi dan mengevaluasi hasil secara berkala. Dengan tahapan ini, rekonstruksi menjadi transformasi yang terukur dan berkelanjutan, bukan kekacauan administratif.
Rekonstruksi total menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa merdeka yang tidak tergantung pada kepentingan modal global. Negara kembali memegang kendali atas sumber daya strategis, menyusun arah pembangunan sesuai kebutuhan rakyat, dan memastikan demokrasi permusyawaratan menjadi realitas. Fondasi kebangsaan dikembalikan ke arah yang benar sehingga Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa bermartabat, adil, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.
Rekonstruksi total adalah langkah nyata untuk mengembalikan fondasi negara, menjadikan UUD 1945 asli sebagai kerangka hidup yang menegaskan kedaulatan rakyat, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial yang konkret. Langkah ini menuntut keberanian politik, kejernihan visi, serta disiplin ideologis agar bangsa mampu menghadapi tantangan kontemporer sekaligus menyiapkan pijakan yang kokoh bagi masa depan.
Kita titipkan langkah besar ini kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat rakyat yang akan menentukan waktu dan momentum tepat untuk mewujudkannya.
Red.
