Brebes, petenews.co.id
Survei Charta Politika Indonesia yang menempatkan tingkat optimisme masyarakat Brebes terhadap kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma pada angka 77,5 persen tampak seperti kabar menggembirakan.
Di atas kertas, kepercayaan publik mengalir deras, seakan pembangunan telah menyentuh setiap jengkal tanah Brebes.
Namun, di balik angka yang tampak rapi itu, suara-suara dari akar rumput mulai mengajukan pertanyaan sederhana namun mendasar, apakah angka tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan yang dirasakan masyarakat luas?
Diketahui, survei ini dilakukan terhadap 800 responden, dengan metode wawancara tatap muka pada 12 – 17 September 2025 lalu. Tapi jika dibandingkan dengan populasi Brebes yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa dan DPT sekitar 1,6 juta lebih, jumlah responden itu bagaikan secuil garam di tengah laut luas.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Heru Irawanto, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap metode survei tersebut.
Ia mengingatkan bahwa Brebes memiliki wilayah administratif yang sangat luas. Yakni, 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan, dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, mulai dari dataran rendah pesisir hingga daerah perbukitan di Salem.
“Kami menghargai survei ini sebagai bentuk gambaran awal. Namun, sebagai wakil rakyat, kami harus bertanya, apakah 800 responden ini benar-benar tersebar merata di seluruh wilayah? Apakah suara masyarakat di desa terpencil, wilayah nelayan, maupun sentra pertanian benar-benar terwakili? banyak aspirasi yang belum sepenuhnya terjawab,” ujarnya dengan nada tenang namun tegas, Sabtu (4/10/2025).
Ia pun juga menyoroti aspek realitas pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, angka optimisme tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa masih banyak jalan rusak, kesenjangan pelayanan kesehatan, dan ketimpangan akses pendidikan di wilayah pedesaan.
“Kalau kita hanya melihat hasil survei tanpa menyandingkannya dengan kondisi nyata, kita bisa terjebak dalam euforia statistik. Padahal, masyarakat di pelosok masih berjuang dengan akses jalan rusak, sekolah yang kurang fasilitas, dan layanan dasar yang belum merata. Survei harusnya menjadi alat refleksi, bukan sekadar penguat narasi,” kata Heru yang juga politisi Gerindra itu.
Ia menambahkan, penting bagi lembaga survei untuk membuka transparansi soal sebaran wilayah responden, profil sosial ekonomi, dan proporsi kecamatan yang terwakili.
Sebab jika tidak, hasilnya rawan menjadi potret bias, menggambarkan kondisi wilayah yang relatif maju saja, sementara suara masyarakat pelosok seakan redup tak terdengar.
Sebagai wakil rakyat, Heru mengaku setiap minggu menerima aspirasi langsung dari masyarakat. Mereka mendengar keluhan petani bawang yang sulit mengakses jalan angkut hasil panen, warga pesisir yang meminta pengerukan sungai agar kapal bisa bersandar, hingga guru-guru di pedalaman yang masih mengajar di bangunan tak layak.
“Realitas di lapangan tidak bisa disederhanakan hanya dalam angka survei. Padahal kami tahu masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai,” kata Heru.
Angka 77,5 persen optimisme tentu patut diapresiasi sebagai semangat awal. Namun, angka itu juga tidak boleh menjadi “selimut nyaman” yang membuat pemerintah daerah lengah terhadap kesenjangan nyata, bukan etalase indah.
Brebes merupakan kabupaten besar dengan tantangan kompleks. Maka pertanyaannya bukan sekadar “berapa persen warga yang optimistis?”, melainkan, siapa saja warga yang suaranya belum terdengar?
Dan di situlah, suara wakil rakyat menggema bukan untuk membantah angka, tapi untuk memastikan angka tidak mengabaikan kenyataan.
Agus.
