Kendal, petenews.co.id
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan PT DKV Printing Indonesia di Kawasan Ekonomi Kendal, Selasa 21 Juli 2026.
Perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang percetakan berteknologi tinggi tersebut menanamkan investasi senilai Rp480,64 miliar dan telah menyerap sekitar 500 tenaga kerja.
Ahmad Luthfi mengatakan, kehadiran PT DKV Printing Indonesia menjadi bukti bahwa Jawa Tengah tetap dipercaya sebagai tujuan investasi di tengah dinamika geopolitik global.
“Saya sebagai Gubernur Jawa Tengah mengucapkan terima kasih, hari ini telah dibuka perusahaan DKV,” katanya.

PT DKV Printing Indonesia memproduksi berbagai jenis label, kemasan, kotak sepatu, serta material percetakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah merek global. Menurut Luthfi, investasi tersebut tidak hanya bersifat padat modal, tetapi juga membawa teknologi dan pengembangan sumber daya manusia ke Jawa Tengah.
Ia menilai, masuknya industri berteknologi tinggi akan memperkuat daya saing Jawa Tengah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Menurut Luthfi, penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu ukuran penting dari manfaat investasi. Pemerintah tidak hanya mengejar besarnya modal yang masuk, tetapi juga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, transfer teknologi, serta penguatan industri daerah.
“Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mempunyai daya saing terkait tenaga kerja maupun investasi di Indonesia,” katanya.
Luthfi menambahkan, Jawa Tengah terus menarik minat investor dari berbagai negara. Investasi asing di antaranya berasal dari Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, dan sejumlah negara lainnya.
Di tempat yang sama juga dilangsungkan seremoni pembukaan PT Foodindo Dwivestamas. Industri makanan dan masakan olahan ini nilai investasinya mencapai Rp249.314.300.000. Perusahaan ini menyerap sebanyak 150 tenaga kerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui percepatan pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri, kepastian hukum, dan penyediaan tenaga kerja yang kompeten.
Agus.














