JAKARTA, petenews.co.id
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pihaknya focus membenahi mekanisme dan tata Kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dikatakannya dalam acara *Transformasi MBG 2.0’* yang juga bertepatan dengan *100 hari kerja* dirinya sebagai Kepala BGN.
Sudaryono mengakui, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan pembenahan agar program berjalan lebih baik.
“Kita tidak menutup mata adanya masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Hanya memang kita harus mengakui dan mengatakan pada diri kita bahwa ada masalah,” ujar Sudaryono di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Sudaryono, MBG merupakan program yang memiliki tujuan penting sehingga pelaksanaannya perlu terus diperbaiki. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depan.
Dalam evaluasi tersebut, BGN turut menyoroti persoalan tata kelola dapur, standar pelayanan, serta pengawasan pelaksanaan program. Pembenahan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami sudah menutup lebih dari 2.000 dapur. Karena terkait urusan higienis dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat,” kata Sudaryono.
Sudaryono juga menyebut pencairan dana dapat dihentikan apabila laporan penggunaan dana belum disampaikan. Hingga 28 Oktober, sekitar enam ribu SPPG disebut belum mengirimkan laporan tersebut.
Pengawasan juga diperkuat melalui penerapan sistem kontrol dan transparansi. BGN mendorong pengawasan operasional dapur agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN menekankan pentingnya membangun sistem yang mengutamakan kepercayaan sekaligus pengawasan. Menurutnya, program MBG membutuhkan tata kelola yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
BGN menyatakan efisiensi anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat. Penguatan pengawasan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program MBG secara transparan.
MK.
